Selama ini terdapat asumsi masyarakat Indonesia bahwa menjadi dokter berarti hidup mapan, sehingga animo untuk menjadi dokter tinggi. Karena banyak peminatnya, maka menjamurlah fakultas kedokteran (FK) di berbagai tempat. Sebetulnya, apa iya menjadi dokter pasti mapan? Artikel ini mencoba mengulas pandangan tersebut dan mungkin bisa jadi referensi calon dokter atau orangtua yang ingin anaknya menjadi dokter.
Program pendidikan dokter saat ini merupakan program studi yang paling menyedot biaya. Sebuah surat kabar pernah menuliskan bahwa biaya menempuh pendidikan kedokteran selama 6-7 tahun di FK Swasta bisa menghabiskan biaya 1-1,5 Milyar. Biaya pendidikan kedokteran mahal karena cabang ilmu kedokteran ada banyak, sehingga dosennya pun banyak. Selain untuk membiayai sumber daya manusia yang mengajar, uang tersebut juga untuk membiayai barang habis pakai yang digunakan saat praktikum.
Kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Meski FK baru terus bermunculan, namun kualitasnya masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Kini dari 75 Fakultas Kedokteran di Indonesia, hampir setengahnya memiliki nilai akreditasi C, yang berarti memerlukan banyak perbaikan supaya pendidikannya menjadi ideal. Walau dari segi jumlah FK saat ini memadai, tahun ini pemerintah mengizinkan berdirinya 8 FK baru, padahal 5 diantaranya sebenarnya tidak direkomendasikan. Kuantitas dan komersialisasi FK lebih didahulukan ketimbang meningkatkan kualitas tempat pendidikan. Hal ini harus dicermati sehingga para peminat tidak masuk ke dalam jeratan mahalnya biaya pendidikan tanpa diikuti kualitas yang baik. Dalam memilih, pastikan FK yang yang dituju memiliki rekam jejak dan akreditasi yang baik.
Selain soal kualitas, persoalan sistem pendidikan dan kurikulum kedokteran juga menarik untuk ditinjau. Sejak tahun 2000 Indonesia mulai mengadopsi program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi atau problem based learning (PBL). Melalui program ini, porsi perkuliahan satu arah (dosen mengajarkan materi perkulihan) dikurangi dan porsi diskusi untuk menggali permasalahan yang akan dihadapi siswa kedokteran diperbanyak. Menurut Harsono (2004) Problem-Based Learning menekankan active student center learning (AASCL), yakni para mahasiswa ditantang untuk menguji, mencari, menyelidiki, merefleksikan, memahami makna, serta memahami ilmu dalam konteks yang relevan dengan profesi mereka di masa datang
Sekilas sistem tersebut tampak baik karena mengedepankan keaktifan mahasiswa dalam belajar, namun aplikasinya di Indonesia tak lepas dari masalah. Salah satu masalahnya adalah jumlah fasilitator/dosen untuk memandu diskusi dan menggali permasalahan di fakultas kedokteran masih kurang. Perbandingan jumlah fasilitator dan mahasiswa masih tidak berimbang, sehingga satu fasilitator yang seharusnya membimbing belasan, kini harus membimbing puluhan bahkan ratusan calon dokter. Situasi yang tidak kondusif ini diperburuk oleh masukan mahasiswa kedokteran yang mungkin kurang termotivasi untuk belajar, sehingga memunculkan masalah untuk dapat lulus sebagai sarjana kedokteran.
Setelah lulus sebagai sarjana kedokteran, mahasiswa kedokteran harus melanjutkan ke tahapan pendidikan profesi sebagai koass (dokter muda). Dulu mereka masih diperkenankan mengelola pasien, sekarang koass tidak lagi diperbolehkan mengelola pasien karena berbagai alasan. Bahkan kini, setelah resmi lulus menjadi seorang dokter umum, kompetensinya dipertanyakan sehingga dokter baru lulus diwajibkan menjalani progam magang (internship) selama setahun. Sebelum berangkat magang pun seorang lulusan dokter perlu menunggu penempatan selama beberapa bulan. Pada masa ini dokter umum belum diperbolehkan untuk praktik sehingga menganggur untuk waktu yang tidak sebentar.
Kalau dihitung-hitung, untuk menjadi seorang dokter di zaman sekarang, waktu yang diperlukan tidak sebentar. Proses yang perlu ditempuh mulai dari pendidikan sarjana kedokteran selama 4 tahun, pendidikan profesi dokter/koass selama 1.5-2 tahun, menunggu internship tanpa boleh praktek selama setengah tahun-an, dan akhirnya menjalani internship 1 tahun. Secara keseluruhan dibutuhkan waktu pendidikan 6-7 tahun. Dalam waktu yang sama, seseorang dapat menempuh pendidikan S2 dengan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan dokter.
Selain biaya, kualitas, dan durasi pendidikan, problem lainnya adalah beban kerja para dokter di layanan primer. Ketika seorang dokter bekerja di klinik atau puskesmas, beban kerja yang dihadapi besar karena harus melayani 50-100 pasien dalam sehari. Dokter juga diminta mengadakan penyuluhan untuk mendidik masyarakat tentang kesehatan dan harus membuat laporan berkala. Semua terpaksa dilakukan sendiri karena pemerintah tidak punya anggaran untuk menambah tenaga kesehatan, tenaga administrasi, apalagi tenaga dokter. Problem lainnya berkaitan dengan obat-obatan dan alat kesehatan yang seharusnya ada seringkali tidak tersedia karena keterbatasan anggaran atau lambatnya birokrasi di bagian pengadaan.
Di titik inilah saya melihat ada paradoks, walau biaya kuliahnya mahal, waktu belajarnya lama, dan beban kerjanya berat, “pengabdian” dokter dibayar seadanya. Bisa dibilang kebanyakan dokter layanan primer daerah memiliki pendapatan di bawah supir Transjakarta saat ini. Karena itu wajar jika dokter di puskesmas umumnya memiliki pekerjaan sambilan, praktek pagi, kerja ke puskesmas, praktek malam, nyambi jadi agen asuransi, jual produk kesehatan/kecantikan, dll.
Apa yang terjadi berikutnya lebih memprihatinkan bagi saya, yakni melihat anggaran pemerintah untuk skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membengkak di luar perhitungan semula. Angka rujukan dinilai terlalu tinggi sehingga pembiayaan di fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit) menjadi terlalu mahal. Untuk itu, dokter umum yang bekerja di layanan primer dianggap bersalah karena tidak kompeten sehingga banyak merujuk pasien. Ilmu dokter umum di layanan kesehatan primer dianggap kurang sehingga ke depannya diharuskan sekolah lagi sebagai dokter “Spesialis Layanan Primer”. Untuk menyelesaikan sekolah ini memerlukan waktu hingga 3 tahun. Pemerintah mengeluarkan bujuk rayu, kalau mau mendapatkan pendapatan lebih harus mau sekolah lagi. Jadi nantinya diperlukan waktu sekitar 10 tahun untuk menjalani pendidikan dokter hingga mereka dinyatakan kompeten dan mapan penghasilannya sebagai “penjaga gawang” di fasilitas kesehatan primer (klinik mandiri/puskesmas).
‘’Sudah jatuh tertimpa tangga’’, itulah kira-kira gambaran dokter Indonesia saat ini. Karena kerakusan sekelompok orang, kurikulum lama yang sudah terbukti berhasil mencetak banyak dokter mumpuni, harus diubah sehingga waktu pendidikan bisa dipangkas dan anak didik ditambah. Meski akhirnya kualitas lulusannya justru dipertanyakan, kemampuannya diragukan, padahal semuanya merupakan buah dari kebijakan pemerintah sendiri. Rezim terus berganti, tapi sayangnya para pejabat yang berwenang masih memiliki mentalitas lari dari permasalahan dengan menyalahkan orang lain. Bukannya membuat program yang bisa jadi solusi, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan memaksakan dibuatnya Program Studi Spesialis Dokter Layanan Primer (Sp.DLP) justru berbuntut penolakan keras dari para dokter Indonesia tanggal 24 Oktober kemarin. Semoga saja pemerintah mau mendengar apa yang disuarakan oleh dokter-dokter tersebut dan memertimbangkannya kembali.
Pilihan lainnya yang menjanjikan masa depan lebih baik dari segi finansial adalah menjadi dokter spesialis. Untuk menjadi dokter spesialis di Indonesia tidak mudah karena tempat pendidikan dan kursi yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan saat mau meraih cita-cita menjadi dokter umum. Kesempatan diterima di program pendidikan spesialis akan menjadi lebih besar jika sudah punya pengalaman bekerja atau sudah menempuh program “pengabdian” di daerah (PTT).
Berbeda dengan negara lainnya di dunia, pendidikan profesi dokter spesialis di Indonesia ditempatkan di bawah fakultas kedokteran universitas negeri. Dokter kembali berstatus mahasiswa sehingga harus membayar uang masuk, uang bangunan, sumbangan sukarela dan bayar SPP tiap semester. Sistem pendidikan spesialis di Indonesia merupakan anomali di dunia, karena semua negara lain, pendidikan spesialis dikelola langsung oleh RS pendidikan (hospital based). Di sana, dokter yang belajar menjadi seorang spesialis (residen) tidak perlu bayar apa-apa, namun dibayar untuk pekerjaan yang dilakukan di rumah sakit. Kalau memilih sekolah di Indonesia, maka perlu menyiapkan dana sekitar 500 juta s/d 1 M hingga selesai sekolah 4 tahun. Karena biaya yang mahal itulah usia rata-rata dokter spesialis di Indonesia umumnya lebih tua dibandingkan dokter spesialis di negara lain.
Begitulah kira-kira gambaran pendidikan dokter di Indonesia. Jika anda masih ingin menjadi dokter, silakan, itu hak anda. Namun siapkan dana, waktu, serta kemauan yang tinggi untuk mau terus belajar. Siapkan juga kesabaran anda untuk mau terus belajar saat teman-teman anda sudah produktif bekerja mencari nafkah.