8 Desember 2020, 100% Manusia Film Festival
Jangan Nomor Duakan Kesetaraan HAM dan Jangan Sepelekan Pelanggaran HAM.
Salam kebajikan untuk kita semua.
Dua hari lagi, tepat 10 Desember 2020, kita merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Ini mengingatkan diri saya, Nurlan Silitonga, sebagai rakyat Indonesia yang lahir 56 tahun lalu, bahwa setiap umat di bumi terlahir merdeka dengan mempunyai martabat dan hak-hak dasar setara sebagai manusia.
Seperti orang lain, saya mencintai hak-hak saya, sekaligus ingat dan sadar bahwa diri saya tidak bisa hidup sendiri. Untuk bertahan dan bisa hidup, kita memang harus berbagi kehidupan dengan orang lain. Maka selain memiliki hak, saya juga mempunyai kewajiban keseharian untuk menghormati hak-hak orang lain. Termasuk berpartisipasi aktif sebatas kemampuan untuk ikut memperjuangkan kesetaraan hak dasar saudara-saudaraku dan melindungi setiap orang dari perilaku pelanggaran HAM.
Mengapa saya meyakini hal mendasar ini?
Saya diingatkan sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara tercinta, Indonesia! Semua hanya menyisakan dampak menyakitkan dan menghancurkan.
Saya bersyukur tidak terlahir pada zaman penjajahan. Bersyukur dapat menikmati pendidikan lalu menggeluti pekerjaan yang saya cintai. Bersyukur hak-hak dasarku terpenuhi. Namun saya menyadari, bahkan tak bisa pura-pura menutup mata, bahwa ada begitu banyak sesama yang tidak beruntung; hak hakiki mereka terbungkam, tersiksa, dan bahkan teperkosa.
Sesalnya, kejadian-kejadian pelanggaran HAM hanya sekadar menjadi headline news, kemudian seperti biasanya, sebagian besar pemimpin masyarakat merespons dengan kalimat-kalimat normatif tanpa makna apa pun. Kosong. Hampa. Cenderung bermain aman atau bahkan menjadikannya sebagai ajang meroketkan popularitas dirinya. Masyarakat aktif sesaat dengan gercep menanggapi, like and share, berdiskusi. Ada yang menyertakan empati, ada juga yang enteng menghakimi tanpa niat mencari tahu setitik pun kebenarannya. Kemudian berita tersebut menghilang tanpa keberlanjutan, terlupakan atau tertutup berita baru nan heboh.
Saya yakin, selain yang sempat diberitakan, sebenarnya masih ada banyak kejadian pelanggaran HAM yang tidak muncul ke permukaan, baik karena tidak dilaporkan atau memang sengaja disembunyikan.
Terkesan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, sekarang menganggap sepele atau tidak peduli soal pelanggaran HAM.
Mungkin mereka pikir bila ekonomi baik maka otomatis pelanggaran HAM akan hilang.
Mungkin karena sebagian pemimpin era sekarang tidak pernah mengalami pahitnya penderitaan akibat perang sipil, atau belum pernah mengalami hak hakiki dirinya atau saudaranya dibungkam, disiksa, dan diperkosa.
Mungkin mereka beranggapan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada orang lain tidak akan berdampak apa pun pada mereka.
Mungkin mereka beranggapan pelanggaran HAM masih berskala kecil dan tidak membahayakan, karena toh hanya terjadi pada kelompok kecil, kelompok minoritas, kelompok terpinggirkan.
Atau mungkin pemimpin-pemimpin yang terpilih pada zaman sekarang lebih peduli untuk mendongkrak popularitas dengan janji-jani manis, demi menjaga kekuasaannya, tidak peduli akan dampak kehancuran yang menimpa sesamanya, pengikutnya, rakyatnya. Jangan-jangan pemimpin-pemimpin ini dulunya dibesarkan dan dididik dalam suasana kebencian dan kekerasan.
Menurut saya, sikap dan perilaku pemimpin terhadap pelanggaran HAM adalah cermin senyatanya dari mayoritas masyarakat. Bukankah masyarakatlah yang memilih pemimpinnya dan memercayakan mereka untuk memimpin? Ketika masyarakat tidak mengerti dan tidak peduli akan kesetaraan dan pelanggaran HAM, jangan harap pemimpin tergerak untuk memperhatikan.
Bagaimana dengan HAM di Indonesia?
Menyatakan diri sebagai negara hukum, dengan sendirinya Indonesia menjunjung HAM warga negaranya. Ini tegas dan jelas tecermin dalam ideologi negara, Undang Undang Dasar 45, dan keberadaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Saya memahami, praktik kesetaraan HAM bukan hal mudah untuk dipenuhi negara atau dijalankan seorang individu. Karena itu dalam perjalanannya, Indonesia tidak steril dari kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan negara, pemimpin, dan sesama rakyat.
Saya berharap, negara, lewat para pemimpinnya, tidak melengos dan menyepelekan kejadian-kejadian pelanggaran HAM di Indonesia. Negara berkewajiban mendidik masyarakat sedini mungkin tentang pemahaman kesetaraan dan pelanggaran HAM, dan menjamin kesetaraan HAM menjadi bagian setiap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan negara.
Apa yang bisa saya lakukan?
Saya aktif mengambil bagian dalam memberikan solusi guna memperluas praktik kesetaraan HAM. Tidak berkehendak menjadi orang yang ahli mengeluh dan mengkritik. Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya berusaha sebaik mungkin untuk menghormati hak orang lain dan melindungi setiap orang dari perilaku pelanggaran HAM.
Lewat organisasi Angsamerah, bersama para sahabat, saya mewujudkan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia dan dunia dalam menyeimbangkan kesetaraan HAM dengan cara berikut ini:
- Membangun budaya praktik zero/nol intoleransi pada keragaman. Ini penting untuk ditumbuhkan, dirawat, dan ditularkan kepada banyak orang. Kami sungguh kuatir dengan bertumbuhnya secara sistematis sikap intoleransi antarsesama masyarakat, sedangkan sebagian besar pemimpin Indonesia terkesan senyap.
- Menghormati pilihan seksualitas seseorang, dan membantu seseorang agar memiliki kehidupan seksualitas yang sehat. Isu seksualitas menjadi perhatian kami, karena masih dianggap tabu dan minim dipahami masyarakat sehingga peraturan-peraturan yang lahir lebih sering merugikan pihak yang bersangkutan. Salah satu contoh merugikan adalah soal mengatur dan menghakimi hak privasi pilihan seksualitas seseorang.
- Menyediakan layanan kesehatan berkualitas, ramah, dan terjangkau.
- Membuka kesempatan tim untuk bertumbuh, mengajarkan pentingnya kemandirian, dan berpikir kritis—tidak berpikir pendek dalam melihat dan mengambil keputusan.
Bagaimana dengan Anda? Apa yang sudah, sedang, dan akan Anda lakukan?
Terima kasih
Salam kasih untuk kita semua.