Author

Illustration

Foto diambil dari beberapa artikel online tentang IGD di Indonesia yang selalu penuh.

Kebijakan kontradiktif di bidang kesehatan

Kebijakan Kontradiktif di Bidang Kesehatan

Mari berpikir kritis.

Saya amati ada banyak hal yang kontradiktif dalam program pemerintah di Indonesia… Misalnya:

Pemerintah ingin menekan angka kesakitan tapi upaya pencegahan praktis tidak ada.

Contohnya pemerintah tidak mau meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Ini aneh saat semua negara lain sudah meratifikasi perjanjian tersebut. Program skreening berbagai penyakitpun banyak yang tidak berjalan. Penyakit yang umum seperti hipertensi atau diabetes masih banyak yang tidak terdiagnosis. Kalaupun sudah terdiagnosis obatnya pun sering tidak tersedia, sehingga komplikasinya tidak bisa dicegah dengan baik. Akibatnya ya wajar kalau Indonesia saat ini jadi gudang 1001 macam penyakit yang sudah jarang ditemukan di negara maju.

Pemerintah ingin agar biaya kesehatan bisa ditekan serendah mungkin.

Tapi pemerintah sendiri menetapkan pajak yang besar untuk alat kesehatan dan obat di Indonesia. Jadi mana bisa Indonesia bersaing kita dengan negara-negara lain yang membebaskan pajak untuk alkes dan obat. Berobat di negeri jiran murah? Itu karena disana bebas pajak.

Pemerintah ingin agar masyarakat Indonesia tidak berobat ke luar negeri.

Tapi pemerintah tidak kunjung melengkapi fasilitas kesehatan Indonesia dengan sarana, prasarana atau obat yang cukup. Nyatanya dari sekian ribu puskemas di Indonesia, hanya ada 10 puskemas yang memenuhi standar. Nyatanya dari sekian ribu RS di Indonesia sangat sedikit (sekali) RS yang sanggup memberikan obat yang tepat (fibrinolitik) saat terjadi serangan jantung. Alasannya sederhana, obatnya mahal dan tarif InaCBGs yang digunakan dalam JKN tidak cukup besar. Dengan semua keterbatasan itu, wajar lah kalau pasiennya banyak lari keluar negeri.

Pemerintah ingin agar masyarakat yang sakit lebih banyak yang ditangani di fasilitas layanan primer.

Tapi sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dokter layanan primer mendiagnosis suatu penyakit dengan baik apalagi memberikan tatalaksana yang tepat. Sehingga akhirnya bentar-bentar terpaksa dokternya merujuk.

Pemerintah ingin agar pasien tidak menumpuk di RS rujukan atau PPK3 (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Tersier) dan bisa ditangani di RS PPK2 (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Sekunder)

Tapi pemerintah menetapkan tarif layanan InaCBGs dalam JKN antar kelas RS yang terpaut cukup jauh. Coba lihat, tarif RS kelas A dengan kelas B, bisa berbeda hingga 1/3-nya. Akibatnya otomatis dokter banyak merujuk kasus-kasus yang sebenarnya bisa ditangani di PPK2 namun karena tarifnya kecil, terpaksa dirujuk ke PPK3.

Pemerintah ingin agar jumlah dokter spesialis di Indonesia bisa lebih banyak.

Tapi bukannya meniru negara lain yang mensubsidi penuh program pendidikan dokter spesialis, tapi pemerintah malah menarik biaya sekolah yang teramat besar untuk dokter yang sedang pendidikan spesialis (dokter residen). Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara dimana dokter residen kerja pontang-panting disebuah RS tapi bukannya dibayar, justru dokter residen tersebut harus membayarkan sejumlah uang SPP. Wajar rasio jumlah dokter spesialis di Indonesia sekarang sudah jauh tertinggal dari Malaysia, negara yang dulu banyak belajar ke Indonesia.

Pemerintah ingin agar dokter Indonesia bisa tersebar merata keseluruh penjuru Indonesia.

Tapi pemerintah tidak mau meniru kesuksesan program rural doctors di Australia yang memberikan kesejahteraan lebih, jaminan kesehatan dan asuransi jiwa untuk dokter yang mau tugas di pelosok. Pemerintah malah “mewajibkan” dokter baru untuk tugas di daerah dengan pesangon kecil tanpa jaminan apa-apa. Sakit atau meninggal ya itu resiko. Jadi mana ada dokter yang mau betah berlama-lama kerja di daerah??

Akibat semua kebijakan pemerintah yang kontradiktif di bidang kesehatan tersebut sangat WAJAR bila masalah kesehatan Indonesia sangat besar. Angka kematian ibu dan anak yang masih termasuk yang tertinggi di dunia. Penyakit yang sudah punah di negara maju seperti TBC masih banyak ditemukan di Indonesia. Penyebaran penyakit HIV/AIDS juga termasuk yang tertinggi di Dunia. Belum lagi angka kejadian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kencing manis, dan lain sebagainya teruuuuuuuuus meningkat setiap tahunnya.

Anehnya lagi walau punya segudang masalah, anggaran kesehatan selama ini selalu masuk jajaran 10 besar negara dengan anggaran kesehatan terendah didunia. Baru tahun depan mau naik jadi 5% APBN sesuai amanat undang-undang. Walau naik jadi 5%, saya masih sangat-sangat ragu pemerintah bisa menuntaskan permasalahan kesehatan Indonesia.

Kenapa?

Karena tampaknya prioritas pertama pemerintah di bidang kesehatan saat ini bukanlah memperbaiki semua kebijakan kontradiktif diatas. Tapi malahan menciptakan program pendidikan dokter spesialis layanan primer yang katanya “lebih kompeten.” Tanpa merubah hal-hal diatas, satu-satunya hal baru yang harus diajarkan ke dokter Indonesia bukanlah kompetensi lebih, tapi ILMU SIHIR. Karena sepintar apapun dokternya, jika fasilitas kerja, kelengkapan obat, atau sistem tidak mendukung pekerjaan dokter. Masalah kesehatan Indonesia sampai kapanpun tidak akan kunjung beres.

Siapa yang setuju?

Artikel Terkait

Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Meninjau Dampak Peraturan Diskriminatif di Indonesia

Keterlibatan Masyarakat Sipil di G20 Indonesia 2022

Mengintip Pekerjaan sebagai Dokter Layanan Primer

Apa Yang Salah Dengan Profesi Kedokteran Dan Sistem Kesehatan Nasional Indonesia?

Layanan Kesehatan Ramah Remaja dan Sistem Rujukan

Energi Sinergi Yang Hilang di Organisasi IDI

Sebelumnya
Selanjutnya

Hubungi Kami

Silahkan gunakan formulir ini kapan saja untuk menghubungi kami dengan pertanyaan, atau untuk membuat janji.

Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau telepon pada jam klinik di +62 8111 368 364.